Gagal dengan sekenario pertama tentang dana aspirasi sebesar Rp. 15 M per anggota dewan setiap Tahunnya, kini fraksi Golkar mengusung wacana dana pembangunan Desa Rp. 1M setiap Desa. Selalu ada manufer untuk menarik uang negara demi kepentingan masyarakat katanya, namun sekali lagi jangan sampai menjadi bumerang bagi pemerintahan Desa nantinya apabila usulan tersebut mendapat persetujuan dari fraksi lain dan pemerintah.

Seharusnya Anggota DPR menyelesaikan dulu Undang-undangnya yang berhubungan dengan aturan pemerintahan Desa, sesudah kelar baru mewacanakan dana tersebut karena kita semua khawatir dengan adanya dana tersebut, dimungkinkan pihak desa kebingungan untuk menggunakan dana tersebut dan ujung-ujungnya banyak kepala Desa yang masuk penjara. Lihat saja dengan produk otonomi daerah saat ini, begitu banyaknya kepala daerah yang masuk penjara diakhir jabatannya, akibat kasus korupsi.

Sebenarnya dana Rp. 1 M untuk pembangunan desa sangat dibutuhkan, hanya saja perlunya perbaikan mental aparat serta mekanisme yang jelas terhadap pengawalan dana tersebut, agar fungsinya benar-benar menyentuh kepentingan rakyat dan pembangunan Desa, bukan hanya sekedar untuk mempertebal kantong orang-orang tertentu. Semoga wakil rakyat kita di parlemen bisa berpikir jernih untukkepentingan rakyat bukan untuk kepentingan kampanye di pereode mendatang.